Dear Pemirsa Blog Yth,

Kambing Peranakan Etawa begitu popular di Tanah Jawa atau di Indonesia.

Menurut sejarah kambing ini asal muasalnya dikembang biakkan di Kaligesing Purworejo Jawa Tengah. Dalam rangka melestarikan, menjaga  dan mengenang sejarah ini, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertanian, memutuskan perubahan nama Kambing Peranakan Etawa ini menjadi Kambing Kaligesing.

Berikut adalah kutipan Keputusan Menteri dimaksud :

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

 

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR 2591/Kpts/PD.400/7/2010

TENTANG

PENETAPAN GALUR KAMBING KALIGESING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a)    bahwa kambing Kaligesing merupakan salah satu galur dari rumpun kambing peranakan Etawah yang mempunyai keunggulan dalam daya adaptasi, daya produksi dan reproduksi yang tinggi;

b)    bahwa Kambing Kaligesing mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh kambing dari galur lainnya dan merupakan sumber daya genetic lokal Jawa Tengah yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

c)    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta pelaksanaan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan perlumenetapkan Galur Kambing Kaligesing dengan Keputusan Menteri Pertanian;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian jis Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008;
  9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak; Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 187/Permentan/OT.160/2/2008 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kambing Kaligesing sebagai galur lokal Jawa Tengah.

KEDUA : Deskripsi galur Kambing Kaligesing sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2010

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Riset dan Teknologi;

5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

7. Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;

9. Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan seluruh Indonesia.

Demikian kutipan Keputusan Menteri Pertanian Indonesia Tahun 2010, semoga bermanfaat.

Salam,Exotics Farm Indonesia.